Komite Madrasah sesuai PMA No 16/2020 | Pendidikangratis.id

Komite Madrasah Sesuai PMA 16/2020

Kementerian Agama telah menetapkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia no. 16 tahun 2020 tentang Komite madrasah. PMA ini ditandatangani Menteri Agama tanggal 26 Mei 2020. PMA ini akan menjadi bahan pijakan dalam pengelolaan komite di madrasah.

Disebutkan dalam PMA tersebut, bahwa komite madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat yang peduli pendidikan dan pakar pendidikan ( psal 1 ayat 2 ). Tugas komite madrasah adalah mendukung peningkatan mutu pelayanan pendidikan madrasah.

Fungsi Komite Madrasah

a. Pemberian pertimbangan dalam:

  1. penyusunan kebijakan dan program Madrasah;
  2. penyusunan      rencana      kerja     dan      anggaran Madrasah;
  3. penetapan kriteria kinerja Madrasah;
  4. pengembangan sarana dan prasara pendidikan di Madrasah;

b. Pemberian dukungan finansial, pemikiran,  dan/atau  tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan  di Madrasah;

c. Pengembangan kerja sama Madrasah;

d. Pengawasan terhadap  penyelenggaraan  dan peogelolaan pendidikan; dan

d. Penerimaan dan tindak lanjut keluhan,  saran,  kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali, dan masyarakat.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Komite Madrasah dapat melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan. Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan usulan kebutuhan Madrasah yang tercantum dalam rencana kerja tahunan dan/ atau rencana kerja jangka menengah Madrasah.

Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berbentuk Bantuan dan/atau Sumbangan, Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:

  • pemerintah
  • pemerintah daerah;
  • pelaku usaha;
  • badan usaha; dan/atau
  • lembaga nonpemerintah.

Komite Madrasah dapat menerima Sumbangan rutin yang besarannya disepakati oleh  orang  tua/wali  peserta didik,  kepala  Madrasah,  dan/atau  yayasan bagi Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat. ( pasal 11 )

Baca juga :

Komite Madrasah harus membuat proposal dalam melakukan penggalangan daria dan sumber daya pendidikan. Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diketahui oleh kepala Madrasah dan /atau yayasan bagi Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Komite Madrasah harus memiliki rekening tersendiri untuk menampung hasil penggalangan dana dan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penggunaan dana hasil penggalangan dana dan sumber daya pendidikan dapat digunakan untuk :

  • pembiayaan kegiatan operasional  rutin  Madrasah, gaji guru dan tenaga kependidikan, belanja kebutuhan proses belajar mengajar, dan pemeliharan aset Madrasah;
  • pembiayaan  program/kegiatan  terkait peningkatan mutu Madrasah;
  • pengembangan sarana dan prasarana;
  • pembiayaan  kegiatan  operasional   Komite Madrasah yang dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan

Anggota Komite Madrasah terdiri atas unsur:

  • orang tua/wali peserta didik;
  • tokoh masyarakat yang peduli pendidikan; dan
  • pakar pendidikan.

Anggota Komite Madrasah berjumlah paling sedikit 5 [lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang

Persentase    keanggotaan    komite    Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak:

  • 50% (lima puluh persen) untuk orang tua/ wali peserta didik yang masih aktif pada Madrasah;
  • 30% (tiga puluh persen) untuk tokoh masyarakat; dan
  • 30oZo (tiga puluh persen) untuk pakar pendidikan.

Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat  (3)  menjadi batas maksimal sampai  dengan  jumlah anggota memenuhi 100% (seratus persen) yang disesuaikan dengan kondisi Madrasah. ( Pasal 17 )

Mekanisme Pembentukan Komite Madrasah

  1. Anggota Komite Madrasah dipilih melalui rapat orang tua/ wali peserta didik.
  2. Susunan kepengurusan Komite Madrasah terdiri atas:
    • ketua;
    • sekretaris;
    • bendahara; dan
    • anggota.
  3. Pengurus Komite Madrasah dipilih dari dan oleh anggota komite secara musyawarah mufakat dan/atau melalui pemungutan suara.
  4. Pengurus Komite Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Madrasah.

Komite Madrasah menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dalam AD dan ART paling sedikit memuat :

  1. nama dan tempat kedudukan;
  2. dasar, tujuan, dan kegiatan;
  3. hak dan kewajiban pengurus;
  4. struktur kepengurusan;
  5. keuangan;
  6. mekanisme kerja dan rapat; dan
  7. perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga

Masa jabatan kepengurusan Komite Madrasah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan melalui rapat orang tua/wali peserta didik.

Kepengurusan Komite Madrasah berakhir apabila:

  • mengundurkan diri;
  • meninggal dunia;
  • tidak dapat melaksanakan  tugas  karena berhalangan tetap; atau
  • dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Demikian hal-hal yang esensi dalam PMA no 16 tahun 2020 tentang Komite madrasah. Selengkapnya PMA tersebut dapat Anda unduh pada ling berikut

Download PMA nomor 16 tahun 2020

atau klik di sini

Demikian semoga bermanfaat. Sumber artikel dari PMA no. 16 tahun 2020.

Baca yang lain :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *