SPM pendidik dan tenaga kependidikan | Pendidikangratis.id

Permendikbud 32 TAHUN 2018 : SPM Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.

Berikut Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 28
(1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf b pada pendidikan anak usia dini terdiri atas:
a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
(2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan guru pendidikan anak usia dini.
(3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kepala satuan pendidikan anak usia dini.
(4) Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
a. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi; dan
b. memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini.
(5) Kualitas kepala satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1).
(6) Selain memenuhi kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala satuan pendidikan anak usia dini juga harus memiliki:
a. sertifikat pendidik; dan
b. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk pendidikan anak usia dini formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan pendidikan anak usia dini nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang.

Baca juga :

Pasal 29
(1) Dalam hal guru pendidikan anak usia dini pada kabupaten/kota belum memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf b, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang belum memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri.
(2) Dalam hal kepala satuan pendidikan anak usia dini formal pada kabupaten/kota belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf b, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat kepala satuan pendidikan anak usia dini formal yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri.
(3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampirkan sebagai bagian dari laporan penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri.

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
Pasal 30
(1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada sekolah dasar terdiri atas:
a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
(2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. guru kelas; dan
b. guru mata pelajaran.
(3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. kepala sekolah; dan
b. tenaga penunjang lainnya.
(4) Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
a. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan
b. memiliki sertifikat pendidik.
(5) Kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
a. kepala sekolah:

  1. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
  2. memiliki sertifikat pendidik; dan
  3. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
    b. tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/sederajat.

baca yang lain :

Pasal 31
(1) Dalam hal guru kelas dan guru mata pelajaran pada kabupaten/kota belum memiliki sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf b, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang belum memiliki sertifikat pendidik kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri.
(2) Dalam hal kepala satuan pendidikan pada kabupaten/kota belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) huruf a angka 3, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat kepala satuan pendidikan yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri.
(3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampirkan sebagai bagian dari laporan penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri.

Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Sekolah Menengah Pertama

Pasal 32
(1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada sekolah menengah pertama terdiri atas:
a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
(2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu guru mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan kurikulum.
(3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. kepala sekolah; dan
b. tenaga penunjang lainnya.
(4) Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
a. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan
b. memiliki sertifikat pendidik.
(5) Kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
a. kepala sekolah:

  • paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
  • memiliki sertifikat pendidik; dan
  • memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.

b. tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/sederajat.

Pasal 33
(1) Dalam hal guru mata pelajaran pada kabupaten/kota belum memiliki sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf b, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang belum memiliki sertifikat pendidik kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri.
(2) Dalam hal kepala satuan pendidikan belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) huruf a angka 3, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan pendukung yang menyatakan masih terdapat kepala satuan pendidikan yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri.
(3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampirkan sebagai bagian dari laporan penerapan dan pencapaian SPM kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri.

baca juga :

Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Kesetaraan

Pasal 34
(1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada pendidikan kesetaraan terdiri atas:
a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
(2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tutor pendidikan kesetaraan.
(3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. kepala satuan pendidikan kesetaraan; dan
b. tenaga penunjang lainnya.
(4) Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1).
(5) Kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
a. kepala satuan pendidikan paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan
b. tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/sederajat.

Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Sekolah Menengah Atas

Pasal 35
(1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada sekolah menengah atas terdiri atas:
a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
(2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu guru mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan kurikulum.
(3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. kepala sekolah;
b. tenaga laboratorium; dan
c. tenaga penunjang lainnya.
(4) Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
a. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan
b. memiliki sertifikat pendidik.
(5) Kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
a. kepala sekolah:

  • paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
  • memiliki sertifikat pendidik; dan
  • memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.

b. tenaga laboratorium paling rendah memiliki ijazah SMA/sederajat.
c. tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/sederajat.

Pasal 36
(1) Dalam hal guru mata pelajaran pada provinsi belum memiliki sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf b, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang belum memiliki sertifikat pendidik kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada Menteri.
(2) Dalam hal kepala satuan pendidikan belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) huruf a angka 3, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan pendukung yang menyatakan masih terdapat kepala satuan pendidikan yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada Menteri.
(3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampirkan sebagai bagian dari laporan penerapan dan pencapaian SPM kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada Menteri.

Demikian beberapa hal yang berkaitna dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Perndikbud 32 tahun 2018 selengkapnya dapat diunduh pada tautan berikut :

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG
STANDAR TEKNIS PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN

Atau unduh di sini

Demikian semoga bermanfaat.

One Reply to “Permendikbud 32 TAHUN 2018 : SPM…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *