Rencana Kerja Madrasah

Rencana Kerja Madrasah adalah penentuan bentuk kegiatan secara rasional dan sistematis, meliputi jenis kegiatan, tahapan, waktu dan sumberdaya untuk mencapai tujuan pendidikan pada satuan pendidikan.

Berlakunya Permendikbud No. 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah menyebutkan bahwa beban kerja kepala sekolah/madrsah saat ini, sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Sehingga tugas pengelolaan satuan pendidikan menjadi tugas pokok bagi kepala sekolah /madrasah.

Tugas pengelolaan hakikatnya adalah tugas manajerial. Di dalam tugas manejerial itu harus memahami betul bagaimana komponen manajemen, dan dapat mengimplementasikan dalam kegiatan nyata. Salah satu komponen pertama dalam sistem manajemen itu adalah perencanaan, sehingga keterampilan dalam merencanakan merupakan keterampilan penting dalam manajemen.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan. Setiap sekolah pada semua jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA, SMK), telah mengatur bahwa sekolah harus membuat dokumen-dokumen perencanaan, meliputi , 1) Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 4 tahun yang berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu
lulusan. 2) Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS/M) yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM).

Madrasah sebagai suatu lembaga atau intitusi mempunyai satu tujuan atau lebih. Dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut, perlu disusun rencana strategis dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Cara pencapaiannya dilakukan melalui berbagai perencanaan dan program kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Madrasah.

Dalam rangka menyusun program, kepada madrasah sebagai leader dalam satuan pendidikan tersebut, harus membentuk tim kerja untuk menyusun rencana madrasah. Tim ini ini terdiri atas wakil kepala madrasah, guru, guru BK/konselor, tenaga kependidikan, dan kepala madrasah sebagai ketua merangkap anggota.

Dokumen Rencana Kerja Madrasah yang akan disusun adalah rencana program pengembangan madrasah empat tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki menuju sekolah yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Rencana kerja madrasah harus disusun secara komprehensif dan menggambarkan upaya madrasah dalam mencapai Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan potensi sekolah dan dukungan lingkungan setempat.

Muatan Program Rencana Kerja Madrasah

Program kerja madrasah, disusun berdasarkan hasil analisis yang mencakup:
1) Analisis 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (Standar Isi, Standar
Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pengelolaan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana Prasarana dan Standar Pembiayaan) sebagai acuan dalam penyusunan KTSP.
2) Analisis kondisi yang ada di satuan pendidikan yang meliputi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, biaya, dan programprogram.

3) Analisis peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar misalnya komite sekolah, dewan pendidikan, asosiasi, profesi, dunia industri dan dunia kerja, sumber daya alam dan sosial budaya.

Rencana Kerja Sekolah terdiri atas Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kerja Tahunan. Rencana Kerja Sekolah dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait. Rencana Kerja Jangka Menengah dan Tahunan sekolah disetujui rapat dewan guru setelah memperhatikan pertimbangan dari komite madrasah dan disahkan berlakunya oleh Kankemenag kabupaten/kota. Pada madrasah swasta rencana kerja ini disahkan berlakunya oleh penyelenggara sekolah.

Muatan Rencana Kerja Jangka Menengah menggambarkan:

1) Tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun yang berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan.
2) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKA-S/M) sebagai istilah lain dari Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Sekolah/Madrasah (RAPBS/M).

3) Ketentuan mengenai kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran,
pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya, sarana dan prasarana, keuangan dan pembiayaan, budaya dan lingkungan sekolah, peran serta masyarakat, kemitraan.

4) Rencana-rencana kerja lain yang mengarah kepada peningkatan dan
pengembangan mutu.

Landasan Hukum Rencana Kerja Madrasah

Dasar hukum penyusunan rencana kerja sekolah adalah:
1) UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2) PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3) PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
4) PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5) Permendiknas RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan
Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6) Permendiknas RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan MutuPendidikan.
7) Permendiknas RI Nomor 69 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia.
8) Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar

Tujuan Penyusunan RKM

Tujuan penyusunan RKM adalah sebagai berikut;
1) Menjamin agar tujuan sekolah yang telah dirumuskan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan resiko yang seminimal mungkin.
2) Memberikan arah kerja yang jelas tentang pengembangan madrasah.
3) Acuan dalam mengidentifikasi dan mengajukan sumberdaya pendidikan yang diperlukan dalam pengembangan madrasah.
4) Menjamin keterkaitan dan konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
5) Mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat.
6) Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif,
berkeadilan dan berkesinambungan. RKM disusun bersama antara kepala
madrasah dengan seluruh pemangku kepentingan dan warga madrasah.
7) Menjamin agar perubahan/tujuan madrasah yang telah ditetapkan dapat
dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan resiko yang kecil.
8) Mendukung koordinasi antar personil madrasah.
9) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar personil sekolah, antar sekolah, dan Kementerian Agama.
10) Menjamin keterkaitan antara perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.
11) Mengoptimalkan partisipasi warga madrasah dan masyarakat.
12) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,
berkeadilan dan berkelanjutan.

Fungsi RKM

a. Legitimasi
RKM disahkan oleh pihak-pihak yang berwenang dan
terlibat dalam pengelolaan satuan pendidikan, RKM ini menjadi dasar hukum dan pengakuan terhadap madrasah dalam menjalankan seluruh
programnya.

b. Kompas
RKM memberi petunjuk ke arah mana kegiatan lembaga diarahkan agar
berjalan pada rel yang tepat guna mencapai tujuan pendidikan madrasah. Pada kenyataannya, dalam sebuah oraganisasi banyak orang, banyak
pemikiran dan kemauan, sehingga rentan menimbulkan konflik, yang pada
akhhirnya menyebabkan tersendatnya pelaksanaan program. Dengan adanya RKM, semua pihak mengacu pada RKM, karena menjadi dokumen resmi yang harus dipedomani oleh semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan madrasah.

d. Efektifitas penggunaan sumberdaya
Melalui RKM, semua hal bisa direncanakan sesuai dengan kebutuhan rill.
Ketika semua sudah direncanakan, maka dapat diperhitungkan, kegiatan apa yang akan dilaksanakan, sumber daya apa yang diperlukan dan berapa dana yang dibutuhkan. Dengan demikian dapat meminimalisir pemborosan sumberdaya.

e. Penetapan standar kualitas
RKM berfungsi sebagai penetapan kualitas yang harus dicapai oleh madrasah dan diawasi pelaksanaannya dalam fungsi pengawasan manajemen. Dalam proses pengawasan, manajemen madrasah membandingkan antara tujuan yang ingin dicapai dengan realisasi di lapangan. Selain itu juga membandingkan antara standar yang ingin dicapai dengan kenyataan di lapangan, mengevaluasi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi hingga dapat diambil tindakan yang diangap perlu untuk memperbaiki kinerja madrasah.

Sumber : Bahan Diklat Manajemen Berbasis Madrasah

Baca Juga :