Standar Pelayanan Pendidikan Th. 2018 | Pendidikangratis.id

STANDAR TEKNIS PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN TAHUN 2018

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR TEKNIS PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN telah diberlakukan setahun yang lalu, tepatnya 14 Desember 2018 dan diundangkan pada tanggal 20 Desember 2020. Meskipun demikian, sayangnya masih banyak dari kalangan dunia pendidikan yang belum familiar dengan SPM tersebut. Boleh jadi karena kurangnya sosialisi Permendikbud tersebut.

Sekilas SPM pendidikan menurut Permnedikbud No. 32 tahun 2018, sebagai berikut :

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Peserta Didik.

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh Peserta Didik secara minimal.

Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar pendidikan sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak ( pasal 1 )

Pasal 2
Standar teknis pelayanan minimal pendidikan bertujuan untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar Peserta Didik sesuai dengan jenjang dan jalur pendidikan.
Pasal 3
(1) SPM Pendidikan ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip:
a. kesesuaian kewenangan;
b. ketersediaan;
c. keterjangkauan;
d. kesinambungan;
e. keterukuran; dan
f. ketepatan sasaran.
(2) Kesesuaian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterapkan sesuai dengan kewenangan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota menurut pembagian urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
(3) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
(4) Keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang mudah diperoleh oleh setiap warga negara.
(5) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dan diterapkan untuk memberikan jaminan tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara secara terus-menerus.
(6) Keterukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dan diterapkan dengan barang dan/atau jasa yang terukur untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. (7)Ketepatan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan dan diterapkan untuk pemenuhan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal dan pemenuhan oleh Pemerintah Daerah ditujukan kepada warga negara dengan memprioritaskan bagi keluarga miskin atau tidak mampu.

Baca artikel lain :

Jenis Pelayanan Dasar
Pasal 5
(1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:
a. pendidikan anak usia dini;
b. pendidikan dasar; dan
c. pendidikan kesetaraan.
(2) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah provinsi terdiri atas:
a. pendidikan menengah; dan
b. pendidikan khusus.

(3) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. sekolah dasar; dan
b. sekolah menengah pertama.
(4) Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. sekolah menengah atas; dan
b. sekolah menengah kejuruan.

Penerima Pelayanan Dasar
Pasal 6
(1) Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
(2) Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
(3) Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
(4) Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan menengah merupakan Peserta Didik yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
(5) Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan khusus merupakan Peserta Didik penyandang disabilitas yang berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

Cakupan Mutu Pelayanan Dasar
Pasal 7
Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup:
a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
c. tata cara pemenuhan standar

Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa
Pasal 8
(1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
a. standar satuan pendidikan; dan
b. standar biaya pribadi Peserta Didik.
(2) Standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. standar kompetensi lulusan;
b. standar isi;
c. standar proses;
d. standar sarana dan prasarana;
e. standar pengelolaan;
f. standar pembiayaan; dan
g. standar penilaian.

(3) Standar biaya pribadi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan jenjang pendidikan yang terdiri atas:
a. perlengkapan dasar Peserta Didik; dan
b. pembiayaan pendidikan.

Perlengkapan Dasar Peserta Didik
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 9
(1) Perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a pada pendidikan anak usia dini meliputi:
a. buku gambar; dan
b. alat mewarnai.
(2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester; dan
b. 1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Perlengkapan Dasar Peserta Didik
Sekolah Dasar

Pasal 10
(1) Perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a pada sekolah dasar meliputi:
a. buku teks pelajaran; dan
b. perlengkapan belajar.
(2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun; dan
b. 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Perlengkapan Dasar Peserta Didik
Sekolah Menengah Pertama

Pasal 11
(1) Perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a pada sekolah menengah pertama meliputi:
a. buku teks pelajaran; dan
b. perlengkapan belajar.
(2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun; dan
b. 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Perlengkapan Dasar Peserta Didik
Pendidikan Kesetaraan

Pasal 12
(1) Perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a pada pendidikan kesetaraan meliputi:
a. modul belajar; dan
b. perlengkapan belajar.
(2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. 1 (satu) paket modul belajar sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun; dan
b. 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Perlengkapan Dasar Peserta Didik
Sekolah Menengah Atas

Pasal 13
(1) Perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a pada sekolah menengah atas meliputi:
a. buku teks pelajaran; dan
b. perlengkapan belajar.
(2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun; dan
b. 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Baca juga :

Perlengkapan Dasar Peserta Didik
Sekolah Menengah Kejuruan

Pasal 14
(1) Perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a pada sekolah menengah kejuruan meliputi:
a. buku teks pelajaran; dan
b. perlengkapan belajar.
(2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun; dan
b. 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Perlengkapan Dasar Peserta Didik
Pendidikan Khusus

Pasal 15
(1) Perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a pada pendidikan khusus meliputi:
a. materi ajar sesuai dengan ragam disabilitas; dan
b. perlengkapan belajar.
(2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. 1 (satu) paket materi ajar sesuai dengan ragam disabilitas dan sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun; dan
b. 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Pembiayaan Pendidikan
Pasal 16
(1) Pembiayaan pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan kepada Pemerintah Daerah untuk:
a. pendidikan dasar; dan
b. pendidikan menengah bagi daerah yang telah melaksanakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
(2) Dalam hal daerah yang belum melaksanakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, maka pembiayaan pendidikan menengah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan kepada Peserta Didik atau orangtua/wali.
(3) Besaran nilai pembiayaan pendidikan yang dibebankan kepada Peserta Didik atau orangtua/wali untuk pendidikan menengah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh gubernur sesuai dengan standar biaya yang berlaku di daerah setempat.
(4) Kepala satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menetapkan besaran pembiayaan pendidikan setelah mendapatkan pertimbangan dari komite sekolah.

Baca juga :

Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa
Pasal 17
Pemenuhan standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) mencakup satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan kesetaraan, satuan pendidikan menengah, dan satuan pendidikan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 18
(1) Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diberikan pada setiap awal tahun.
(2) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab
Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
a. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 12 (dua belas) buah buku gambar dikali biaya satuan buku gambar; dan
b. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set alat mewarnai dikali biaya satuan alat mewarnai.
(3) Biaya satuan buku gambar dan biaya satuan alat mewarnai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan standar biaya masing-masing daerah.

Pasal 19
(1) Pemenuhan buku teks pelajaran pada sekolah dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi Peserta Didik yang belum terlayani perlengkapan dasar Peserta Didik.
(2) Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada sekolah dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diberikan pada setiap awal tahun.
(3) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
a. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 1 (satu) paket buku teks pelajaran dikali biaya satuan buku teks pelajaran; dan
b. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set buku tulis dan alat tulis dikali biaya satuan buku tulis dan alat tulis.
(4) Biaya satuan buku teks pelajaran dan biaya satuan buku tulis dan alat tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan standar biaya masing-masing daerah.

Pasal 20
(1) Pemenuhan buku teks pelajaran pada sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi Peserta Didik yang belum terlayani perlengkapan dasar Peserta Didik.
(2) Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diberikan pada setiap awal tahun.
(3) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
a. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 1 (satu) paket buku teks pelajaran dikali biaya satuan buku teks pelajaran; dan
b. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set buku tulis dan alat tulis dikali biaya satuan buku tulis dan alat tulis.
(4) Biaya satuan buku teks pelajaran dan biaya satuan buku tulis dan alat tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan standar biaya masing-masing daerah.

Selengkapnya SPM terbaru dapat diunduh pada tautan berikut :

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR TEKNIS PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN

atau unduh di sini

Untuk standar pendidik dan tenaga kependidikan akan dipostingkan pada tulisan berikutnya. Semoga bermanfaat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *